Tujuan Pengamanan Tercapai Jika Ada Keikutsertaan Masyarakat
Palu, Tribratanews.sulteng.polri.go.id – Senin 31/10/22, Pemilu serentak tahun 2024 sudah semakin dekat, bahkan saat ini tahapan sudah berjalan. Seperti kita lihat di media massa, media elektronik dan media sosial partai politik peserta pemilu sudah sedemikian aktifnya untuk mempersiapkan pemilu 2024. Dinamika ini harus disikapi dengan cerdas, jangan sampai kondisi tersebut justru akan memperkeruh suasana soaial kemasyarakatan yang pada akhirnya mengganggu stabilitas nasional.
Menyikapi hal tersebut Polda Sulteng dalam hal ini Direktorat Intelkam menyelenggarakan FGD (Forum Group Discution) yang mengambil tema “ Menagkal Politik Identitas pada Pemilu tahun 2024 “. Tema tersebut diambil bukan karena tidak beralasan, mengingat beberapa tahun lalu saat Pemilu 2019 perpolitikan di Indonesia diwarnai dengan politik identitas. Dan saat itu masyarakat terpecah belah, bahkan masih dapat dirasakan sampai saat ini.
Dalam pengantarnya Direktur Intelkam Kombes Pol Anggara Nasution, SH, SIK, MM, CPHR menyampaikan kepada para hadirin bahwa pimpinan Polda Sulteng dalam hal ini Kapolda Sulteng memberikan arah menjelang Pemilu 2024. Menjelang Pemilu 2024 pihak Polda Sulteng harus mempersiapkan diri secara bertahap untuk melaksanakan pengamanan Pemilu sesuai dengan amanah undang-undang. Pengamanan pemilu tidak hanya dalam bentuk kehadiran personil Polri secara fisik, namun juga perlunya keikutsertaan masyarakat agar tujuan pengamanan dapat berhasilsesuai harapan.
Alumnus Akpol tahun 2000 tersebut juga menyampaikan bahwa dalam FGD kali ini sengaja dihadirkan para narasumber yang berkompeten, tujuanya agar apa yang disampaikan menjadi informasi yang valid serta memberikan pengetahuan terkait Pemilu 2024.
Selain itu peserta juga dihadirkan dari berbagai elemen masyarakat, organisasi pemuda serta para mahasiswa. Harapanya agar hasil kesimpulan diskusi yang dilaksanakan dapat disebarluaskan kepada khalayak. Dengan demikian masyarakat umum nantinya teredukasi dan memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap berkembangnya politik identitas di propinsi Sulawesi Tengah.(KR)
