Kapolda Sulteng : Lakukan Pemetaan Potensi Konflik Jelang Pilkada 2024
Palu, tribratanews.sulteng.polri.go.id – Kepala Kepolisian Polda (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol. Agus Nugroho menekankan kepada jajaran Polda setempat untuk terus melakukan pemetaan potensi konflik menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho di Palu, Selasa, mengatakan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol masuk sebagai wilayah rawan dalam potensi kerawanan pilkada 2024
“Provinsi Sulteng dan Kabupaten Buol masuk ke dalam kategori rawan berdasarkan hasil Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP) 2024 oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri,” katanya.
Oleh karena itu, Kapolda Sulteng menekankan bagi wilayah yang tergolong rawan untuk segera melakukan antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lain, agar tidak menganggap mudah dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin.
Ia meminta jajaran Polda Sulteng untuk terus melakukan mapping atau pemetaan potensi konflik sosial secara detail di wilayah masing-masing dan menyelesaikan potensi konflik hingga ke akar masalah.
“Apabila terhadap konflik yang sudah mengganggu stabilitas masyarakat agar memastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, serta nesesitas,” ujarnya.
Sementara itu terkait bencana alam, Kapolda menyampaikan pihaknya meningkatkan koordinasi dengan TNI, BPBD, BMKG, Basarnas, dan stakeholder terkait penting dilakukan guna memetakan daerah rawan sebagai langkah mitigasi.
“Bekerja sama dengan penyelenggara pilkada, apabila nanti terdapat situasi bencana alam di suatu daerah, seperti mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi-lokasi pengungsian,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa berkaitan dengan tindak pidana pilkada, agar jajaran Polda Sulteng juga melakukan kolaborasi antarpilar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Hal ini agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana pilkada dapat dilakukan secara profesional, transparan sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat,” ujarnya.
Dia menyebutkan Polda Sulteng melibatkan 6.729 personel gabungan untuk mengamankan jalannya tahapan pilkada di Sulawesi Tengah. (ab)
