Polresta Palu Terjurkan 56 Personel dalam Pengamanan Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sulteng.
Polresta Palu, 28 Mei 2024 – Polresta Palu Polda Sulteng menggelar pengamanan di sekitar Kantor DPRD Sulteng pada Senin (27/5/2024), menyikapi unjuk rasa yang dilakukan oleh pelajar dan orangtua siswa SMKN 2 Palu. Sebanyak 56 personel dikerahkan guna memastikan kelancaran dan keamanan dalam aksi demonstrasi tersebut.
Aksi protes tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan biaya Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari Rp 250 ribu menjadi Rp 1.250.000 yang diumumkan oleh pihak sekolah. Para pelajar dan orangtua siswa merasa terbebani dengan kenaikan drastis tersebut dan menganggapnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga mereka.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Prov. Sulteng Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, massa yang terdiri dari pelajar dan orangtua siswa menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan tersebut. Mereka menuntut agar pihak sekolah dan pemerintah setempat mengkaji ulang kebijakan tersebut demi keadilan bagi seluruh siswa.
Dengan adanya Pengamanan dari Polresta Palu Polda Sulteng bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan fisik antara para demonstran dengan pihak lainnya serta memastikan situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung. Meskipun demikian, aksi tersebut berjalan secara damai dan tertib tanpa adanya insiden yang merugikan.
Pihak kepolisian juga memberikan apresiasi terhadap kesadaran dan kedewasaan para demonstran dalam menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan terorganisir. Mereka berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta siap bertindak secara cepat dalam menanggapi setiap perkembangan situasi yang terjadi.
Dengan adanya aksi protes ini, diharapkan pihak terkait dapat membuka ruang dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan dan keadilan bagi seluruh siswa di SMKN 2 Palu. Semoga melalui dialog dan kerjasama yang baik, masalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan menghasilkan kebijakan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
