Waspada Aliran Menyimpang Bonebae I, Polres Touna Ingatkan Tim PAKEM Tidak Boleh Lengah
Touna – Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Tojo Una Una (Touna), AKP Adhitya Meideski, S.T., menyampaikan penekanan penting terkait dua isu yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Touna.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, Senin (10/11/2025) bertempat di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Touna.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk perwakilan Kejaksaan, Dinas, Kementerian Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta instansi terkait lainnya.
Dalam sesi saran dan tanggapan, AKP Adhitya Meideski secara tegas menyoroti perlunya kewaspadaan berkelanjutan terhadap potensi aktivitas lanjutan dari aliran kepercayaan yang diduga menyimpang, yang sebelumnya pernah diajarkan di Desa Bonebae I.
“Terkait aliran Kepercayaan diduga menyimpang yang pernah diajarkan di Desa Bonebae I, kita ketahui bersama bahwa pelaku sentralnya sudah kembali ke kampung asalnya di Desa Bonebae. Namun, kita tidak boleh lengah dalam pengawasan aktivitas lanjutannya, jangan sampai kita kecolongan kembali,” ujar Kasat Intelkam Polres Touna.
Penekanan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan oleh Tim PAKEM dan seluruh stakeholder terkait, meskipun tokoh sentral penyebar ajaran tersebut telah kembali ke daerah asalnya. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada sisa-sisa pengaruh ajaran yang dapat kembali meresahkan masyarakat.
Isu krusial kedua yang diangkat oleh AKP Adhitya Meideski adalah polemik mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Ampana, yang dinilai perlu segera dicarikan solusi mengingat adanya pro dan kontra di lapangan.
“Terkait polemik IMB GKI Ampana, kami rasa perlu disampaikan di forum ini mengingat adanya pro dan kontra yang terjadi di lapangan. Melalui rapat ini, kami harapkan stakeholder terkait agar segera bersama-sama mencari solusi guna meminimalisir potensi gangguan Kamtibmas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kasat Intelkam juga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera membentuk dan mengaktifkan Team Verifikasi yang diharapkan dapat bekerja secara profesional.
“Terkait Team Verifikasi yang akan dibentuk Pemda, kami harapkan agar segera dibentuk dan bekerja secara profesional guna melahirkan kebijakan yang berkeadilan sebagai akhir dari polemik pembangunan gereja GKI,” tutup AKP Adhitya Meideski, S.T.
Rapat koordinasi PAKEM ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarinstansi dalam melakukan deteksi dini dan langkah-langkah preventif, khususnya dalam menghadapi dua potensi konflik sosial dan keagamaan yang disoroti oleh pihak kepolisian.
