Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng Gelar Rapat Forum LLAJ Sulteng, Upaya Pengendalian dan Pencegahan Lakalantas

Tribratanews, Palu – Upayayang dilakukan dalam pengendalian dan pencegahan kecelakaan lalu lintas menjadi topik bahasan dalam pelaksanaan Rapat Forum Keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu 25 Januari 2023, di aula lantai II Direktorat Lantas Polda Sulteng.

Dalam kegiatan tersebut selain dihadiri Direktur Lantas Polda Sulteng, Kombes Pol Kingkin Winisuda, S.H, S.I.K didampingi pejabat utama Ditlantas, Kepala BPJN Provinsi Sulteng, Kepala BPTD Wilayah XX Sulteng, Kadishub Provinsi Sulteng, Kacab PT. Jasa Raharja, Dekan Fakultas Teknik Untad Palu, Kadis Dikjar Provinsi Sulteng dan Kasat Pol PP Provinsi Sulteng, Ketua Organda Sulteng serta Ketua MTI Sulteng.

Mengawali sambutan Direktur Lantas mengatakan bahwa rapat forum KLLAJ tingkat Provinsi Sulteng di tahun 2023 merupakan yang pertama kali dilaksanakan yang dihadiri lima pilar, serta didukung lembaga kementrian dan Instansi terkait lainnya.

Ia juga berharap, rapat forum KLLAJ agar dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi permasalahan masing-masing dibahas bersama.

“Didalam forum ini kita samakan persepsi apa yang menjadi skala prioritas untuk diprogramkan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan Kamseltibcar lantas di Provinsi Sulteng, sehingga dalam rapat ini akan dihasilkan beberapa point rekomendasi untuk dibahas dalam rapat Musrenbang tingkat Provinsi nanti,” ucapnya.

Sementara itu dalam penyampaiannya Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sulteng, Hasjuddin, S.E, M.M mengatakan PT Jasa Raharja akan selalu mendukung upaya dari stakeholder dalam meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas.

“Dukungan dimaksud yakni berupa koordinasi, regulasi, pendanaan, promosi atau sosialisasi, kerja sama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi keselamatan lalu lintas, dan atau penelitian dan pengembangan KLLAJ,” jelasnya.

Diketahui bahwa sampai dengan Desember 2022, masih kata Hasjuddin, santunan Jasa Raharja yakni sebesar 27,73 Miliar atau mengalami peningkatan santunan dari tahun yang lalu pada periode yang sama sebesar 18,05%. Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas yang telah dilakukan oleh PT Jasa Raharja yakni mengadakan safety campaign di sekolah atau masyarakat, rapat koordinasi dengan mitra terkait, mendukung gerakan pembentukan kampung tertib berlalu lintas, berpartisipasi dalam kampanye keselamatan berlalu lintas, penyerahan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas, serta pemasangan himbauan tertib berlalu lintas, juga melakukan kegiatan kesehatan secara gratis kepada para pengendara,” ungkapnya.

Rating keselamatan jalan merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam renstra bina marga. Yang berarti keselamatan jalan merupakan perhatian utama bagi bina marga selaku penyelenggara jalan, jelas Kepala BPJN Sulteng diwakili ibu Mirayanti Said.

Ia juga menegaskan, terkait rating keselamatan jalan, Tahun ini  BPJN Sulteng mempunyai target untuk menangani 15 titik blackspot yang sudah masuk dalam desain preservasi jalan, dalam penanganan blackspot akan berkoordinasi juga dgn BPTD untuk pembagian item-item penanganan sesuai kewenangannya

Rapat forum KLLAJ juga mendapatkan saran masukan dari akademisi Dr. Taslim dari Untad Palu yang mengungkapkan faktor utama penyebab laka lantas salah satunya ketegasan regulasi angkutan atau alat berat peti kemas di Kota Palu, ia juga menyarankan agar pengoprasian angkutan sampah, dilaksanakan pada malam hari seperti di Kota besar di luar Sulteng.

Akademisi satu ini juga mengkritik pengaturan pembangunan fisik jalan harus ada rambu- rambu dan tidak mengganggu arus lalu lintas, seperti adanya pelebaran jalan dan perbaikan saluran drainase.

Penanaman pohon di median jalan maupun diatas trotoar, menurut Dr. Taslim sangat mengganggu. Ia juga mengkritisi pemberian ijin usaha yang mengganggu fungsi jalan perlu ditertibkan, demikian juga penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat maupun kegiatan instansi sangat mengganggu arus lalu lintas.

“Kami meminta pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang dirasa masih sangat minim dengan pengaturan trayek yang tidak jelas. Kami juga meminta pengaturan APIL yang tidak teratur dan marka jalan yang banyak tidak jelas lagi,” ungkapnya.

Saran dan masukan penting lainnya juga diberikan peserta rapat yang hadir antara lain Kasubdit Gakkum Ditlantas, Dikjar Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi, Ketua Organda Sulteng dan Ketua MTI Sulteng, untuk ketua MTI menyampaikan agar pelanggaran Over dimension  & Overload (ODOL) merupakan skala prioritas kerena terbanyak penyumbang laka yang fatalitas, sedangkan dari Satpol PP terkait pelaku usaha agar menyediakan lahan parkir kepada konsumen sehingga tidak terjadi kesemrautan dan kemacetan lalu lintas.(fn)