Dirreskrimsus Menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

Palu, Tribratanews.sulteng.polri.go.id – Direktur Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol. Ilham Saparona S.I.K, SH dan Bersama Pejabat Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM Beserta Unsur Forkopimda serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah via zoom meeting yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Senin, 31 Oktober 2022. Pagi (08.30). di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian berharap dengan adanya Rapat Koordinasi ini dapat mengendalikan harga terutama menjelang Hari Raya NATARU.

Saat ini kondisi perekonomian di seluruh dunia sedang terdampak inflasi. Indonesia termasuk negara yang penanganan inflasinya baik dengan tingkat inflasi dibawah 6%. Meski begitu, perlu waspada agar dampak inflasi tidak memburuk. Inflasi merupakan hal yang saling interdependen antar daerah dan antar negara. Mendagri menyampaikan: “Saat ini di desa masih belum terdampak inflasi karena memiliki ketahanan pangan seperti dari kebun, sawah, perikanan, dan peternakan. Sumber daya laut Indonesia juga luar biasa. Kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah dalam menangani inflasi juga menjadi faktor utama.”

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Deputi Badan Pusat Statistik, Bapak Setianto. Beliau memaparkan terkait pentingnya data yang cepat dan akurat untuk pengendalian harga. Dengan kolaborasi ini diharapkan kita dapat memantau perkembangan harga di kabupaten/kota. Cakupan pengumpulan data BPS antara lain pada 20 komoditas terpilih (dengan 5 komoditas baru) diambil dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Data harga harian kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Pemilihan pasar dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota. “Pada minggu ke-4 Oktober ini harga 20 komoditas pangan yang dipantau masih stabil. Hanya tahu mentah dan tempe yang fluktuasi harganya cukup signifikan karena kenaikan harga impor kedelai.” paparnya.

Badan Pangan Nasional juga melakukan pemantauan harga terkait komoditas yang paling mempengaruhi inflasi karena sudah lebih dari Harga Eceran Tertinggi yaitu harga beras premium, beras medium, cabai rawit merah, daging ayam ras, dan telur ayam. Bapanas berharap dalam 2 (dua) bulan kedepan dapat dilakukan operasi pasar atau gerakan pangan murah secara berkesinambungan. Selain itu, diharapkan distribusi barang dapat dikoordinasikan dengan baik seperti yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Mentawai dan Padang. “Bapanas siap membantu agar pelaksanaan operasi pasar dapat berjalan lancar.”, ungkap Deputi Bidang Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bapak Syailendra menyarankan agar pemerintah daerah melakukan intervensi pada kenaikan harga kedelai impor. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan subsidi untuk kedelai impor sebagai bahan dasar para pengrajin tahu dan tempe seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Salatiga. Pengembangan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) juga akan dilakukan dengan cara:

1. Penambahan 103 kontributor sehingga cakupan daerah pantauan menjadi 514 kabupaten/kota.
2. Penambahan komoditas menyesuaikan 20 komoditas wajib BPS yaitu udang, tahu mentah, pisang, susu bubuk balita, dan jeruk.
3. Penambahan fitur: kolom penyebab kenaikan/penurunan, kolom langkah mitigasi, dan kolom saran ke pemerintah pusat.
4. Help desk SP2KP

Saat ini data Kementerian Dalam Negeri juga sudah terintegrasi dengan BPS secara machine to machine.

Bapak Feri Wibisono selaku Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha menyampaikan terkait pengendalian dampak inflasi dari aspek hukum administrasi. Mengingat adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 sudah ada, sehingga bukan merupakan diskresi bagi kepala daerah. Beliau mengingatkan agar mencermati asas kecermatan terkait semua faktor dan keadaan lalu menccari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan. Asas kejelasan rumusan juga perlu diperhatikan, hindari kata-kata yang menimbulkan multi-interpretasi seperti kata “atau” dan “dapat”.

Kementerian pertanian menyampaikan kelompok hasil pertanian yang memberikan andil deflasi 0,18%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bawang merah (-0,06%), cabai merah (-0,05%), minyak goreng (-0,03%), tomat (-0,02%), dan cabai rawit (-0,02%). Secara nasional, ketersediaan pangan strategis selama Januari – Desember 2022 cukup aman. Impor paling tinggi saat ini ada pada kedelai. Strategi baru Kementerian Pertanian menghadapi krisis pangan dunia:

• Peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah; serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.
• Pengembangan pangan substitusi impor seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum; domba/kambing dan itik untuk substitusi daging sapi.
• Peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, dan telur.

Produksi beras nasional naik menjadi 32 juta ton meskipun harga beras premium naik dan mempengaruhi inflasi. 

Mayor Jenderal TNI Herianto Syahputra mewakili TNI menyampaikan dukungan TNI kepada program pemerintah pusat dan daerah. Melalui forkopimda, jajaran TNI yang ada di wilayah diharapkan melakukan koordinasi aktif dalam rangka mendukung program-program ketahanan pangan yang menyejahterakan masyarakat. 

Satgas Pangan POLRI diwakili wakil ketua Satgas Pangan POLRI, Brigjen Whisnu Hermawan juga mendorong Satgasda untuk melakukan pengawasan bahan pokok pangan dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi aman dan terkendali. Satgas juga melakukan pengawalan dan pengawasan proses impor serta pendistribusian dari pelaku usaha hingga end user. Terkait kasus penimbunan, barang bukti tidak akan disita tetapi akan langsung didistribusikan kepada end user. 

“Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah Dr. Rudi Dewanto, SE., MM menyampaikan arahannya agar Tim Pengendali Inflasi Daerah segera mengambil tindakan berdasar data yang didapat dari lapangan. “Pengumpulan data memang sangat penting, tetapi harus segera diambil tindakan setelah dilakukan kajian atas data.”, tutup Pj Sekda Daerah Sulawesi Tengah. (PS)