Antisipasi Dampak Inflasi 2023, Polda Sulteng Hadiri Rakorda Pengendalian Inflasi
Tribratanews.polri.sultng.go.id – Dalam rangka mengendalikan Inflasi Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda) Prov. Sulawesi Tengah kembali mnyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Prov. Sulawes Tengah dengan Tema “Gerak cepat penguatan sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan Nasonal dan Tahun Baru 2023,” di Convention center Hotel Sutan Raja, Selasa (13/12/2022).
Rapat itu Dipimpin oleh Plt. Sekertariat Daerah (Sekda) Prov. Sulteng Dr. H. Rudi Dewanto, S.E., M.M. dan dihadiri oleh Kepala Bank Indonesia, Kepala BPKP Sulteng/diwakili, Subdit Indag Ditreskrimsus mewakili Kapolda Sulteng, Danrem 132 Tadulako/diwakili, Kepala Bulog Sulteng, Kepala OJK Sulteng, Kepala BPS Prov. Sulteng/diwakili, OPD Prov. Sulteng, Pelindo Pantoloan, dan Kepala Dinas Perindag kota/kabupaten.
Saat Membuka Rakorda Plt. Sekda Dr. H. Rudi Dewanto menyampaikan ada 9 panduan langkah yang dapat menekan laju inflasi di daerah masing-masing, yaitu: Melakukan pemantauan harga dan stok, melaksanakan rapat TPID, Menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting, melaksanakan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melakukan sidak kepasar dan distributor, berkorodinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan inflasi, dan memberikan bantuan transportasi dari APBD.
Polda Sulteng yang diwakili oleh Kasubdit Industri dan perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulteng saat Rapat tersebut menyadari bahwa yang perlu diperketat adalah pengawasaan terhadap Ketersediaan Stok Barang pada distributor yang jika tidak diawasi dapat menyebabkan yang namanya kelangkaan dan mengakibatkan tingginya harga jual kemasyarakat.
Pada Rakorda tersebut Kepala Bank Indonesia menyampaikan kepada peserta Rakorda “Inflasi di Sulteng tahun 2022 naik 6%, ada berapa faktor yang menyebabkan inflasi adalah cuaca buruk, disparitas harga, kenaikan harga komoditas di pasar global akibat krisis politik, pengurangan BBM subsidi, adanya inisiasi perdagangan antar daerah,”Tuturnya.
Dengan demikian, Polri menjadi garda terdepan dalam pengawasan ketersediaan dan stok bahan pangan startegi dan kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga jelang Natal dan Tahun Baru 2023 serta mengawasi penyaluran dana BLT Di masyarakat, agar kestabilan harga dimasyarakat tetap terjaga. (DA)
