Latpraops Mantap Brata Tinombala 2023-2024, Kapolda Sulteng Ingatkan Netralitas Polri
Tribratanews.sulteng.polri.go.id – Kepolisan Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Latihan Pra (Latpra) Operasi (Ops) Mantap Brata Tinombala dalam rangka pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, Jumat (6/10/2023) pagi, di Sriti Convention Hall.
Latpra Ops resmi dibuka oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Soeseno Noerhandoko, para Pejabat Utama (PJU) serta para peserta Latpra Ops Mantap Brata Tinombala 2024.
Dalam arahannya, Kapolda Sulteng mengatakan, latpra ops bertujuan sebagai pedoman bagi personel sebelum diterjunkan ke lapangan agar semua perencanaan telah dipersiapkan secara optimal.
Kapolda menyebutkan pelaksanaan tahapan pemilu sudah didepan mata, Polri dalam pemilu memiliki peran sangat strategis karena berada langsung di lapangan.
Berkaca pada pemilu 2019, tuturnya, terdapat berbagai potensi kerawanan sehingga memerlukan perhatian serius untuk di antisipasi sejak dini.
Kapolda juga menerangkan, berbagai potensi kerawanan dapat terjadi dalam setiap tahapan pemilu berupa tindak pidana pemilu. Tak hanya itu, termasuk tindak pidana umum bisa terjadi, yang harus dikelola dan ditangani secara profesional, transparan dan akuntabel.
Orang nomor satu di Polda Sulteng itu juga menekankan, jelang pemilu agar mempersiapkan Asta Siap yaitu, Siap Pilun, Siap Posko, Siap Latpra Ops, Siap Kondisi Kamtibmas, Siap Masyarakat, Siap Personel, Siap Sarpras, serta Siap Anggaran.
Ia juga mengingatkan, menyongsong agenda Politik tahun 2024 yakni Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak, pentingnya soliditas dan sinergitas antara TNI Polri untuk mengamankan pesta demokrasi tersebut.
“Kita bukan superman yang bisa menyelesaikan segala persoalan dengan sendiri, lakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait,” katanya.
Diakhir amanat, Kapolda menegaskan setiap personel agar komitmen dan jaga netralitas serta tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. (fn)
